Selasa, 09 Juli 2019

"Tambak Garam Untuk Siapa?"


Malaka harianmerdekapost.com/
Akhir-akhir ini masyarakat khususnya kabupaten Malaka dan kabupaten TTU dijajaki sebuah permasalahan yang cukup serius mengenai upaya ekspansi modal dan eksploitasi alam oleh perusahan swasta yang didukung oleh pemerintah daerah terhadap lahan potensial tambak garam yang mempunyai konsekuensi logis yaitu berhadap-hadapan dengan kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat setempat juga para petani dan nelayan di pesisir pantai. Penolakan keras terjadi dari pihak masyarakat setempat dan ditindak dengan cara persuasif (menggunakan dalil yang membodohi masyarakat), tak luput juga perilaku intimidasi dan parahnya menggunakan cara represif oleh pihak pemerintah setempat yang diduga dipimpin langsung oleh kepala daerahnya di kabupaten TTU.

Disini saya tidak ingin membahas lebih dalam tentang kronologis permasalahannya namun ingin membentangkan fakta-fakta dari berbagai aspek yang mendasar berhubungan dengan keberadaan sebuah tambak garam, yang diharapkan dapat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja terlintas juga dalam pikiran masyarakat umum dan terlebih para penduduk yang tersangkut dengan persoalan ini.



Adapun beberapa aspek yang bekait kelindan dengan keberadaan tambak garam dan saling mempengaruhi satu sama lain:

Aspek ekonomi


Dalam scope yang lebih luas yaitu situasi nasional, Indonesia menghadapi permasalahan kebutuhan akan garam sudah sangat berlarut sejak lama sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai macam upaya agar dapat memenuhi kebutuhan Nasional. Sudah tidak asing lagi tentunya mengenai pemenuhan melalui jalan impor terutama jenis garam industri dengan segala macam dinamika kontroversialnya. Di sisi lain juga ada upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi atau perluasan lahan tambak garam untuk meningkatkan kuantitas produksi dalam negeri. Situasi inilah yang mendorong penggalian potensi lahan tambak garam di berbagai wilayah dilancarkan, termasuk NTT sebagai target wilayah potensial.

Berdasarkan data yang tertera di berbagai media massa arus utama, kebutuhan garam secara nasional baik itu garam industri maupun garam konsumsi setiap tahunnya mencapai 4,2 juta ton.



Di akhir tahun 2018 realisasi impor garam industri telah mencapai 3,7 juta ton. Akibat dari kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah agar melakukan impor, sangatlah mempengaruhi harga garam lokal. Harga di pasaranpun jatuh dan menimbulkan persoalan pendapatan para petani garam. harga garam lokal sangat fluktuatif dikarenakan megikuti mekanisme pasar yaitu hukum permintaan dan penawaran. di tahun 2018 Kisaran harga di pasaran, awalnya Rp. 2000 per kilogramnya yang cukup memberikan angin segar bagi petani lokal namun setelah dihadapkan dengan garam impor yang telah disebutkan dengan harga yang relatif murah, dengan sendirinya garam lokal menukik turun mencapai Rp. 650 sampai Rp. 700. Di sinilah posisi petani garam lokal terhimpit. Seperti yang diakui oleh Asosiasi Pengguna Tambak Garam Tony Tanduk, harga Garam Impor Lebih Murah Yaitu berkisar; US$ 40  per Ton bahkan jika dalam kapasitas besar bisa mendapatkan harga mencapai US$ 25 per Ton, yang mana apabila dikonversikan menjadi rupiah dengan kurs 14,000 maka harga perkilonya Rp. 560 (40 $) atau Rp. 350 (25 $).

Dari sisi kualitas garam impor sangat tinggi Naclnya 97% ke atas. Ini merupakan standar sebagai bahan untuk melancarkan proses produksi berbagai Industri, termasuk bidang farmasi Nacl harus 99,5%. Sementara Indonesia kualitasnya hanya mampu mencapai  94%.

Dalam Hitungan kalkulasi biaya produksi sebuah industri dapat dipastikan menggunakan logika menekan biaya produksi sekecil mungkin, termasuk dalam pengeluaran biaya bahan baku. Di sinilah letak ketidakberdayaan garam lokal berhadapan dengan garam impor karena pelaku industri lebih memilih garam impor yang lebih murah dan berkualitas. Indonesia terus melakukan perluasan namun banyak pengakuan petani garam yang resah dengan hasil produksi garam meraka tidak laku akibat kulitasnya yang di bawah standar kualitas permintaan pasar sehingga sangat merugi.

Suka ataupun tidak, Ini tentulah sebuah fakta yang ironis kita berada dalam sebuah sistem globalisasi pasar bebas-Kapitalisme global. Banyak elemen yang berilusi bahwa ingin menutup keran impor. Ini sesuatu yang naif dikarenakan sudah banyak deretan daftar indonesia masuk dalam kubangan agreement atau kesepakatan perdagangan bebas antar negara. Agenda bebas bebas ekspor-impor tersebut merupakan salah satu pesanan pemodal koorporat multinasional sehingga sangat mustahil jikalau sebuah negara dibawah kuasa rezim kapitalis di negara berkembang mengeluarkan kebijakan pro terhadap rakyat pekerja.



Di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri sudah ditandai beberapa wilayah potensial untuk perluasan lahan tambak garam. khusus Di wilayah Kabupaten Malaka di identifikasi luas lahan potensial mencapai 3000 hektar di pesisir pantai selatan. Dalam pengelolaannya, wilayah ini ditangani oleh sebuah perusahaan swasta dengan mengantongi sebuah izin eksploitasi pada tahun 2015. Dari pengakuan perusahaan tersebut dalam berbagai sosialisasi di beberapa desa setempat apabila terealisasi hasil produksi tambak garam akan dibeli dengan harga Rp. 75 per kilogramnya. 


Lantas  Apakah masih perlu dikalkulasikan dengan formula rumit mengenai jaminan pasar untuk para petambak garam? tanpa ahli matematikpun masyarakat awam sudah dapat melakukan komparasi atau perbandingan dengan kondisi persaingan harga yang sudah disebutkan di atas. Berkenaan dengan kualitaspun, berdasarkan pengakuan perusahaan, proses kristalisasinya tidak menggunakan teknologi geo isolator membran (lantai tanah) yang diketahui mempengaruhi kualitas garam. dengan demikian akan merembet hingga ke harga jual di pasaran. Persaingan pasar dengan begitu ketatnya dalam skala nasional maupun dunia, telah terang benderang sebagai bahan untuk dapat mengetahui nasib calon petambak garam ke depannya akan suram. Pertanyaanya, Tambak Garam yang akan di bangun untuk Siapa?

Atas Nama Kepentingan Daerah


Seringkali juga kita mendapatkan dengungan logika yang dibangun oleh pemerintah daerah dari pernyataan-pernyataan kepala daerah tentang investasi. Nadanya kurang lebih seperti ini: “semakin banyak  investasi modal asing di sebuah daerah maka semakin besar pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.” Adagium ini hampir-hampir semua kalangan meng-iya-kan tanpa mengoreksinya lebih jauh seberapa positifkah investasi modal terlebih modalnya diimpor. Hal ini cukup dengan logika formal sajapun sudah cukup untuk membantahnya. 


Berikut bantahannya Jika kabupaten Malaka oleh masyarakatnya melalui pemerintah menyetujui adanya investasi modal dari luar, maka Kabupaten Malaka mengalami defisit Neraca keuangan daerahnya karena keuntungan hasil investasi tersebut akan dibawa pulang ke daerah atau negerinya investor dari luar tersbut. Sementara Kabupaten Malaka tidak ada pelaku yang mengimbanginya dengan berinvestasi di luar dan membawa pulang hasil ke kabupaten Malaka. Selain itu berbicara pertumbuhan ekonomipun tolok ukurnya tidak menyentuh persoalan pemerataan distribusi kue ekonomi ke seluruh rakyat pekerja yang ada di sebuah wilayah. Ini lah titik lemah dari pernyataan di atas. Lantas investasi perusahaan swasta di kabupaten Malaka itu untuk kepentingan daerah atau siapa?

Aspek ekologis

Pentingnya Mangrove Bagi Wilayah Pesisir


Isu Pemanasan global sudah layaknya berita tiap hari yang mendatangi kehidupan masyarakat era saat ini. Lapisan ozon menipis, cuaca ekstreme, la nina dan el nino, mencairnya es di kutub dan lainnya hingga permukaan laut yang semakin hari terus meningkat. Ini merupakan ancaman serius bagi planet bumi dan seisinya. Gejala-gejala yang disebut di muka merupakan satu kesatuan dari rantai sirkulasi alam yang akan muncul jika objek-objek vital seperti hutan, gunung dimusnahkan. Tak heran dekade terakhir terjadi intensitas bencana meningkat akibat masalah lingkungan hidup sengaja dirusak bahkan dilegalkan oleh pemerintahan borjuasi.

Dalam hal pembukaan tambak garam di pesisir pantai, dapat dipastikan hutan mangrove akan di gusur hingga akar-akarnya agar dijadikan sebagai lantai pengkristalan tanpa memperhitungkan manfaat daru hutan-hutan pesisir pantai.



Ada beberapa kegunaan hutan mangrove yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup termasuk manusia di wilayah pesisir antara lain menahan atau melindung pesisir pantai dari erosi karena pengikisan tanah oleh air laut yang biasa disebut abrasi, menahan sedimen yang di hantar oleh air laut,  penyangga proses intrusi atau membentuk batasan air tanah dengan air laut agar air tanah di pesisir tidak dibawah dominasi air asin dan terhindar dari kelangkaan air tawar, dan fungsi kimiawinya memproduksi oksigen, menahan pencemaran limbah juga secara biologis sebagai habitat bagi hewan air maupun di darat, sumber makanan dan berkembang biakan dan banyak lainnya.


Kegunaan-kegunaan ini akan dengan sendirinya hilang dan menimbulkan dampak negatif jika objek yang dimaksud musnah yaitu akan terjadi abrasi, hilangnya habitat bagi hewan,  dan masalah yang tak kalah penting dan vital adalah menghilangnya produsen oksigen dan penyerap karbondioksida dan lain-lain.

Secara faktual kondisi ekologis khususnya yang berada di Kabupaten Malaka, Akhir-akhir ini rentan dengan masalah banjir Rob atau naiknya air laut hingga kedaratan. Selain itu juga terjadi abrasi secara terus menerus dan paling signifikan wilayah desa railor setiap tahunnya. Blum lagi di tahun 2018 sempat terjadi gelombang pasang yang sangat besar mengakibatkan nelayan di sekitaran pantai mengungsi.

Tentu sangat layak disebutkan rentan abrasi karena wilayah tersebut merupakan laut selatan yang dikenal besarnya gelombang laut. Letak Laut timor bedampingan dengan laut arafuru dan samudera hindia. Di sini kita dapat mengetahui jelas apa yang akn terjadi apabila 3000 hektar lahan potensial dibabat habis segala tumbuhan yang ada di atasnya hanya untuk garam.

Selain itu berhubungan dengan proses intrusi. Pemukiman masyarakat di wilayah pesisir dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini sudah sering merasakan kekurangan air tawar akibat dominasi air laut terhadap air bawah tanah. Sehingga mudah sekali menemui sumur-sumur yang rasanya payau meskipun jarak antara bibir pantai 1-2 kilometer.

Berdasarkan pengalaman di daerah lain terutama di pulau jawa yang membuka lahan dengan membabat tumbuhan di wilayah pesisir termasuk mangrove dengan usianya yang telah mencapai puluhan tahun seperti wilayah pesisir Indramayu, jepara, cirebon dan  dan wilayah pantai utara jawa lainnya mengalami abrasi yang tiap tahun semakin memburuk. Contohnya Lahan tambak di kabupaten Cirebon setiap tahunnya terkikis mencapai 300 hektar lahan tambak garam, Sedangkan indramayupun mengalami pengikisan 10-15 meter ke darat setiap tahunnya dan berbagai kasus abrasi di daerah lainnya. Semuanya itu memiliki alasan penyebab yang sama yaitu masalah mangrove dan di atasi dengan juga dengan menanam pohon tersebut. namun harus menunggu puluhan bahkan ratusan tahun lagi untuk pemulihan karena tumbuhnya mangrove bukan secepat kedipan mata. Sedangkan banyak hal sudah menjadi korban atau bisa dibilang dikorbankan.



Alam tidak akan pernah membohongi apa yang akan terjadi bila upaya-upaya perusakan akan mendapatkan ganjarannya. Kabupaten malaka yang luasnya hanya 1.164 Km2 dengan garis pantai 82,94 Km niscaya akan mengalami abrasi dan akibat-akibat turunannya di pesisir kemudian angka yang tadinya 1.164 Km2pun akan berkurang.

Sosial Budaya


Kehidupan masyarakat di Provinsi NTT termasuk Kabupaten TTU dan Malaka mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani. Oleh karena demikian pola interaksi sosial yang lahir dalam kehidupan masyarakatnya termasuk simbol-simbol yang tampak di kehidupan masyarakatnya adalah bercirikan masyarakat petani dan nelayan bagi wilayah pesisir pantai.

Di kabupaten Malaka masih banyak dipenuhi rumah-rumah adat maupun rumah hunian warga dibuat menggunakan bahan kayu yang di ambil dari ketersediaan hutan di pesisir. Hutan tersebutpun diproteksi dengan berbagai aturan adat yang pada dasarnya bisa dipahami sebagai perlindungan dan pelestarian hutan.

Perubahan corak produksi merupakan sebuah konsekuensi oleh perkembangan peradaban manusia dalam sejarah umat manusia. Namun arah perkembangan manusia dibawa menuju sebuah pemberangusan lingkungan hidup yang berimbas pada masalah sosial bukanlah sesuatu yang ideal. Lantas seberapa siapkah masyarakat yang mendiami wilayah pesisir terhadap dampak-dampak yang akan terjadi seperti pengalaman yang telah dikemukakan di atas. Dari perubahan lingkungan hingga menghadapi proletarisasi atau dipaksa mengganti mata pencaharian menjadi buruh di tempatnya sendiri. 


Hal ini bukan hanya masalah materil tapi juga imateri atau aktivitas  yang dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya yang berhubungan dengan mode produksi bercocok tanam. Yang dimaksud disini adalah aktivitas spiritual ritual-ritual adat bersama dengan nilai otentisitas dari semua rangkaian ritus yang akan terkontaminasi oleh produk-produk berbau manufaktur seolah masyrakat di Pesisir tidak dekat dengan alam akibat bahan-bahannya sudah dimusnakan. Sedangkan kita paham masyarakat malaka sangat kental dengan adat istiadatnya yang mana banyak upacaranya sebagian besar merupakan perayaan terhadap hasil bercocok tanam. 


Bagaimana masyarakat bisa melakukan perayaan upacara adat yang sangat berkepentingan dengan hutan mangrove, pun upacara masa panen, sedangkan hutan dibabat dan hasil pertanian tidak membahagiakan disebabkan oleh lahan pertanian yang menipis di pesisir akibat proses intrusi dan abrasi serta juga berkurang secara terus menerus pelaku pertanian (terlepas dari masalah pertanian di Kab. Malaka sebelum-sebelumnya). Hal ini bukan berarti penulis berpandangan konservatif, namun secara normatif berdasarkan perundang-undangan tentang Hak Asasi,  masyarakat adat, para petani dan nelayanpun mempunyai hak untuk tetap memelihara habitusnya yaitu lingkungan hidup yang didiaminya. Di indonesia terjadi banyak konflik agraria yang bersifat penyerobotan terhadap masyarakat adat atau tanah rakyat. Kabupaten Malaka sudah bagian dari daftar hitam ini.

Barangkali ada yang mempertanyakan bahwa, bukankah tanah-tanah itu dikuasai oleh negara? Hal ini muncul karena ketidaktahuan kita terhadap esensi dari sebuah negara yang adalah kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu sendiri.

Dalam hal angka kemiskinan. Malaka dan TTU cukup besar juga sumbangsinya terhadap sastus urutan 3  NTT sebagai provinsi termiskin di negeri ini. Kondisi ekonomi yang tidak ada jaminan pasar bagi para petani garam yang telah dijelaskan di atas dan keberadaan tambak garam mengancam para petani dan nelayan lainnya di sekitaran pesisir, dengan konsekuensinya bisa lebih besar yaitu semakin tinggi tingkat kerentanan berbagai konflik sosial terjadi dan penjualan Manusia yang sudah terkenal akibat kemiskinan yang terjadi akibat proses pemiskinan yang diciptakan.

Penjelasan Kondisi beberapa aspek di atas telah memberikan gambaran yang dapat dijadikan pembaca sebagai landasan dalam mempertanykan tambak garam untuk siapa.

Melihat uraian di atas sudah seharusnya pemerintah menghentikan segera kebijakan yang mendukung pembukaan lahan  tambak garam tersebut termasuk izin yang dikeluarkan sekaligus menolak dan memberi sanksi kepada pihak yang telah sengaja merusak lingkungan hidup di wilayah pesisir.

Namun apa daya, jika pemerintah mengabaikan aspirasi para petani dan nelayan bukan hal yang asing lagi. Kongsi-kongsian antara cukong dan penguasa rezim pemerinthan sudah dibuktikan oleh sebuah data yang dilansir oleh media yang berpandangan liberal yaitu the economist tentang index kapitalisme-kronik pada tahun 2016, menunjukan indonesia bertengger di urutan 7 teratas dari semua negara di planet ini. Jika dipertanyakan mengapa demikian, hanya satu jawabannya, kita berada di arena pertarungan pasar bebas secara global atau disebut Kapitalisme-global seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Sehingga menuntut para penguasapun harus manggut-manggut pada para pemodal.

Sudah berapa kali kita berpartisipasi dalam pemilihan umum yang katanya indikator demokrasi itu? Dan hasilnya seberapa besar kaum mayoritas dalam hal ini rakyat pekerja terwakili dalam menjalankan hidup bernegara yang diselenggarakan oleh pemerintah? Yang penulis maksud disini yaitu metode keterwakilan oleh kelas borjuis dalam memperjuangkan dan penyelesaian massa rakyat tidak lagi relevan.

Di sinilah letak aspek politis (BUKAN POLITIK MOMENTUAL PEMILU) yang harus kita pecahkan benang kusutnya. Peran pemuda dan masyarakat setempat harus berpartisipasi langsung dalam menyelesaikan persoalan ini dengan upaya yang politis dalam artian tidak pasif dalam pengambilan keputusan. Budaya pasif yang hanya membatasi diri duduk di menara gading seperti kebnayakan para akademisi yang kerjanya hanya beronani otak, maupun para borjuis yang sangat opurtunis mengambil kesempatan persoalan sosial untuk dikonversikan berdasarkan kepentingan pribadinya, maupun menjadi seorang bermental penjilat terhadap penguasa pemerintahan dan para kapitalis harus segera dihilangkan.

Pola pikir yang kerap dipakai dalam mengatasi sebuah persoalan sekaligus upaya untuk mengelabui rakyat oleh pemerintah dan pemodal, biasanya hanya fokus berkutat pada hal-hal yang bersifat administratif dan prosedural yang minim keterlibatan massa rakyat sehingga jika masalah tersebut terselesaikan maka sebuah perusahaan dapat beroperasi kembali. Padahal yang paling utama adalah kepentingan rakyat dan bukannya hanya sesaat tetapi juga berkelanjutan di masa depan.

Kondisi rakyat pekerja di Kab Malaka masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Jika ditambah lagi dengan persoalan ini maka kita membiarkan hidup kita bukan hanya dipecundangi tapi juga dinjak-injak oleh para penguasa. Perlu diapresiasi dan wajib memasifkan aksi yang telah dilancarkan oleh masyarakat Malaka khususnya warga Motaain dan Warga Ponu di TTU bersama Para pemuda Progresif secara terang-terangan melakukan perlawanan.

Pada pokoknya bahwa rakyat pekerja harus bersatu, terutama kaum buruh, kaum tani, kaum muda progresif melakukan konsolidasi massa terorganisir secara independen (tanpa intervensi elit-elit tertentu) untuk melakukan agenda politik baik itu pendidikan politik hingga praktek-praktek menyelesaikan persoalan sosial secara kolektif dan terorganisir sehingga meraih kekuatan yang besar kemudian menuntut haknya dalam aksi massa karena cara-cara lunak tidak mempan untuk didengar aspirasinya. Seperti kata Pramoedya Ananta Toer ; "didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan".


NB: Penulis sengaja dominan menyinggung kondisi Kab. Malaka karena proses eksekusi Lahan sudah di Jalankan. Namun situasi kondisi di TTU dalam banyak hal tidak jauh beda dengan Kab. Malaka. (Adrian Depiero)

0 komentar:

Posting Komentar