Senin, 08 Juli 2019

DPRD Jatim Ancam Ajukan Interpelasi Terhadap Gubernur Khofifah Yang Dinilai Langgar Dua Perda



SURABAYA - harianmerdekapost.com. Pembentukan Bank Jatim Syariah yang tak kunjung di realisasikan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa membuat DPRD Jatim berang. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi C DPRD Jatim, Malik Efendi yang juga mengancam akan melakukan Interpelasi.


Politisi PAN itu mengatakan, ada dua masalah terhadap Bank Jatim yang dilanggar oleh Gubernur Jatim. Diantaranya Gubernur Khofifah telah mencampakkan perintah Perda untuk pembangunan Bank Jatim Syariah di Jawa Timur.

"Ini perintah Perda yang harus dilaksanakan dan harus dijalankan. Perda ini sudah digagas dua tahun bersama Gubernur sebelumnya, Pak De Karwo," kata Malik kepada awak Media, Senin (8/7/2019).

Malik menjelaskan, jika Gubernur tidak mau menjalankan Perda, pihaknya berharap agar dilakukan revisi terlebih dahulu terhadap Perda tersebut.

"Harusnya yang bersangkutan sudah running atau melanjutkan pembangunan Bank Jatim Syariah tersebut," jelasnya.

Politisi asal Madura itu mengungkapkan, untuk merealisasikan pembangunan Bank Jatim Syariah tersebut, sudah keluar ijin prinsip.

"Saat ini ijin prinsip sudah keluar. Namun, penyertaan modal sebagai salah satu persyaratan tak kunjung dikeluarkan oleh Gubernur Khofifah. Bahkan, OJK meragukan keseriusan Pemprov Jatim untuk membangun Bank Jatim Syariah. Harusnya bulan November sudah ada kelanjutan dalam penyetoran modal Bank Syariah," ungkapnya.

Malik melanjutkan, untuk pelanggaran kedua yang dilakukan oleh Gubernur Khofifah, mengangkat enam Komisaris dan tujuh Direksi Bank Jatim. Menurutnya sudah bertentangan dengan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

"Harusnya Komisaris ada lima orang dan Direksi lima orang. Padahal sudah jelas dalam Perda BUMD masing-masing lima orang yang menempati di posisi tersebut. Ini jelas melanggar," lanjutnya.

Malik juga menambahkan, jika Gubernur Khofifah tetap nekat untuk mempertahankan keputusannya tersebut, maka kasus itu bisa berujung pidana.

"Jelas kalau nekat, tentunya akan memberi gaji para Komisaris dan Direksi yang jelas melanggar perundang-undangan. Jika dicairkan Gubernur bisa kena pidana," tambahnya.

Dengan adanya dua pelanggaran Perda tersebut menurut Malik, Gubernur Khofifah dinilai sudah gagal dalam menjalankan Pemerintahan dan layak dilakukan Interpelasi.

"Sudah layak dilakukan Interpelasi dengan mengabaikan dua Peraturan Daerah tersebut," tutupnya. (Han).

0 komentar:

Posting Komentar