Jumat, 17 Mei 2019

Sebanyak 2.797 Suara Caleg RI dari Partai Gerindra lenyap. Begini tanggapan Bendahara DPC Gerindra Pamekasan.



Tak kurang dari 2.797 dari hasil perolehan suara Caleg DPR RI dari Partai Gerindra dapil XI M. Nizar Zahro Lenyap.

Berdasarkan Rekapitulasi DAA1 di Kecamatan Pegantenan Jumlah perolehan suara M. Nizar Zahro sebanyak 16. 638 suara. Namun jumlah itu secara dramatis berkurang dalam jumlah yang signifikan. Sedangkan hasil perolehan ditingkat KPUD Pamekasan hanya duduk di angka 13. 841 suara. (DB.1) jadi tak kurang dari 2.797 suara lenyap.

Berkurangnya perolehan suara Caleg No urut 1 dari partai Gerindra ini dalam DA 1 Kecamatan Pegantenan dan DB 1 di tingkat Kabupaten diduga merupakan hasil rekayasa PPK Kecamatan Pegantenan.

Nizar Zahro yang merupakan Caleg DPR RI Dari Partai Gerindra untuk Dapil XI Jawa Timur sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan PPK Kecamatan Pegantenan.

Hal itu terbukti dari tidak sesuainya jumlah rekap di masing masing tingkatan mulai DAA1, DA1 dan DB1.

Hal senada juga diungkapkan oleh Khairul Kalam, Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Pamekasan sangat menyayangkan dugaan konspirasi PPK Kecamatan Pangantenan.

“Bahwa berkurangnya suara caleg DPR RI Dari partai Gerindra merupakan konspirasi jahat yang dilkukan Penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan (PPK),” sesalnya. Juma'at, (17/5/19).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan pegantenan merupakan tindakan yang tidak terpuji.

Sebanyak 2.797 Suara Caleg DPR RI Partai Gerindra Hilang di PPK Pegantenan Pamekasan
“Jelas ini merupakan tindakan tidak terpuji, karena dengan dugaan penggelapan hasil rekapitulasi ini sudah menghilangkan suara rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada Nizar Zahro untuk maju di DPR RI,” jelasnya.

Saat ditanya langkahnya yang akan ditempuh DPC Partai Gerindra terkait hilangnya suara M. Nizar Zahro, pihahnya masih menunggu intruksi dari Caleg DPR RI tersebut.

“DPC Partai Gerindra Pamekasan masih menunggu intruksi dari M. Nizar Zahro yang merupakan wakil Ketua DPP Partai Getindra. Yang jelas itu merupkan tindak pidana pemilu,” tandasnya.

“Disebutkan dalam Pasal 505 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertiflkat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas Juta rupiah),” tegasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Ketua PPK Kecamatan Pagantenan tidak bisa memberi tanggapan terkait dugaan penggelapan suara Caleg DPR RI.

Jurnalis: sid_

0 komentar:

Posting Komentar