Rabu, 08 Mei 2019

Diduga Ada Penggelembungan suara di Kec.Tlanakan timses dan Lowyer Caleg Golkar ini lakukan Audensi ke Bawaslu Pamekasan.



Harianmerdekapost.com
Pamekasan_

Hasil perhitungan surat suara di Kecamatan Tlanakan diduga terjadi penggelembungan suara,  tim kuasa hukum dari Caleg Golkar dapil 1 melakukan Audensi ke Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Rabu, 8/5/2019.

Beberapa timses dan Kuasa Hukum dari Caleg Partai Golkar dapil 1 kecamatan Tlanakan ini tiba di kantor Bawaslu Pamekasan sekira pukul 09:30 Wib. Dan pelaksanaan Audensi baru dimulai pada pukul 10: 15 Wib. 

Acara Audensi Dimulai dg diskusi dan penyampaian keberatan oleh masing perwakilan timses No urut 5 Sucahyani Caleg dari Partai Golkar ini.

Taufik MD selaku Kuasa Hukum  menyampaikan poin-poin keberatannya diantaranya terjadinya penggelembungan suara yang sangat signifikan. Selanjutnya pihaknya meminta kepada Bawaslu agar kemudian mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) atau pencocokan C1 dengan cara membuka C1 Plano.

Sikap Bawaslu yang terkesan acuh tak acuh atas laporan timses Golkar, berdampak buruk terhadap caleg nomor urut 05.

Andi Susanto, pelapor sekaligus timses caleg Golkar merasa sangat dirugikan adanya penggelembungan suara oleh Panitia Pemilih Kacematan (PPK) Tlanakan.

Seharusnya, kata Andi, jika PPK Tlanakan tidak melenyapkan suara Sucahyani, kursi parlemen didapatnya. Namun dengan diduga dipindahnya suara Sucahyani ke salah satu Caleg dg partai yang sama, maka kecil harapan.

"Penggelembungan data di Kecamatan Tlanakan merugikan caleg Golkar. Buktinya data C1 dengan data DA1 tidak sesuai. Ini bentuk kecurangan PPK," kata Andi didepan Komisioner Bawaslu Pamekasan.

Senada dengan Andi, Pengacara kondang dari FAAM (Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat) asal Surabaya, Taufiq MD mengatakan bahwa, selain adanya penggelembungan suara, ia juga menemukan temuan tindak pidana.

"Adanya penggelembungan suara, dan ditemukan tindak pidana pemilu No 7 tahun 2017. Sehingga kemudian juga, kami akan melaporkan Bawalsu terhadap pelayanannya ke Ombudsman," kata Taufiq.

Sehubung besok akan dilakukan penetapan suara di Provinsi Jawa Timur, maka dirinya juga akan melakukan keberatan, karena Bawaslu didalam tugas pengawasannya tidak maksimal.

"Maka kita akan melakukam keberatan bahwa hasil diskusi dan mediasi ini ditemukan kejangalan-kejangalan dilapangan. Sehingga disini lah klien kami dan kawan-kawan, khususnya di partai Golkar sangat dirugikan, karena C1, DAA1 dan DA1 itu berbeda semuanya. Inilah yang kemudian kami sesali," terangnya dihadapan awak media.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pamekasan, Abdullah Saidi mengatakan bawha, kedatangan partai politik Golkar itu menanyakan status laporannya.

"Kami jawab, sesuai tupoksi tugas dan kewenangannya sudah terlaksanakan, karena kami sudah mengeluarkan rekomendasi terhadap KPU sudah dilaksanakan," kata Saidi.

Kata Saidi, sehubungan dengan laporan partai Golkar dinilai lambat, maka dirinya merekomendasikan Golkar untuk melaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Betul itu. Tapi difasilitasi juga oleh Bawaslu waktu rekap kabupaten melalui KPU," tuturnya.

Mengenai pernyataan lowyer parpol Golkar akan melaporkan Bawaslu Pamekasan ke Ombudsman, Bawaslu Pamekasan menyatakan siap segala sesuatunya yang dilakukan partai Golkar. "Iya," tandasasnya.

Jurnalis: sid/hewi fals

0 komentar:

Posting Komentar