Selasa, 16 April 2019

Tak Dapat Formulir C6, Massa Gruduk Kantor Kecamatan Sokobanah



Sampang, harianmerdekapost.com. Ratusan massa dari beberapa Desa di Kecamatan Sokobanah melakukan demo di Kantor Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Selasa (16/4/2019) malam.


Aksi massa tersebut, dipicu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak mendistribusikan formulir C6 kepada masyarakat yang berhak. Mereka datang menuntut kepada Panwascam dan PPK Sokobanah agar segera menindak lanjuti temuan masyarakat tentang formulir C6 yang tidak di distribusikan di Daerahnya.

Dari pantauan harianmerdekapost.com, massa yang datang diketahui mayoritas dari Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Sebab, di Desa tersebut bukan cuma formulir C6 yang tidak di distribusikan. Bahkan, Tempat Pemungutan Suara (TPS) pun juga tidak ada.

Ketua Panwascam Sokobanah Abdul Hamid menegaskan, pihaknya sudah menindak lanjuti temuan pelanggaran Pemilu di Kecamatan Sokobanah, khususnya di Desa Bira Timur.

"Secara prosudural kami pihak Panwascam sudah menindak lanjuti laporan masyarakat. Setelah dikaji, kami mengambil kesimpulan bahwa temuan tersebut sudah masuk pelanggaran Pemilu," tegas Hamid.

Pihaknya juga merekomendasikan kepada Ketua PPS dan KPPS Desa Bira Timur, supaya segera mendistribusikan formulir C6 ke masyarakat yang berhak.

"Kami sudah memanggil KPPSnya dan sudah melakukan koordinasi. Tembusannya kami serahkan ke Bawaslu dan KPUD Kabupaten Sampang," paparnya.

Korlap aksi, Taufik berharap dan menekan kepada Panwascam dan PPK Sokobanah untuk mendesak PPS agar malam ini formulir C6 sudah sampai ke masyarakat yang berhak. Pihaknya tetap bersikukuh tidak mau pulang sebelum ada kepastian dari PPS setempat.

"Selain formulir C6 yang tidak tersampaikan, TPS juga tidak ada. Masyarakat tidak tau dimana TPSnya. Ini Pemilu macam Apa?," sesal Taufik.

Taufik menambahkan, rakyat berhak memilih pemimpin. Sebab, bukan cuma Presiden yang mau dipilih, melainkan ada 5 Surat Suara yang harus dipilih rakyat. Yakni, DPRD dapil Sokabanah - Karang Penang, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI.

"Karena ini bukan cuma pilihan Presiden, tetapi ini ada 5 yang harus dipilih oleh Masyarakat. Mereka berhak menentukan pilihannya," tambahnya.

Sementara, warga yang mengaku dari Desa Tamberu Daya juga mengungkapkan hal yang sama. Di Desanya hanya ada sebagian formulir C6 yang di distribusikan.

"Di Desa kami hanya sebagian saja yang diedarkan," ungkapnya.

Sampai berita ini diturunkan, massa tetap tidak mau pulang. Mereka akan tetap menunggu sampai ada kepastian dari ketua PPS setempat, untuk bisa menyalurkan hak suaranya di Pemilu 17 April 2019. 

:Editor red:
(Han/Ams).

0 komentar:

Posting Komentar