Kamis, 18 April 2019

KIPP Kritisi Penyelenggara Pemilu Di Pasuruan



PASURUAN - harianmerdekapost.com. Pemilu 2019 sudah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Namun, kesiapan penyelenggara Pemilu masih dapat sorotan negatif, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Pasuruan.


Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) memberikan apresiasi terhadap pesta demokrasi di Pasuruan, secara umum berlangsung dengan suasana penuh damai. Namun, juga mengkritisi serangkaian proses pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 17 April 2019 yang masih menemukan banyak kekurangan. Terutama, soal pofessionalisme kerja penyelenggara Pemilu dalam menyiapkan segala kebutuhan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Ketua KIPP Pasuruan Nur Karoma Rohmah mengungkapkan, banyaknya temuan di beberapa tempat yang perlu disampakan ke publik, mulai dari persoalan logistik Pemilu hingga adanya Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di hari pencoblosan.

Salah satu temuannya terjadi di Dusun Pucang, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, yang terdapat kekeliruan surat suara disaat pemungutan suara.

Di TPS 17 Ngerong, Kecamatan Gempol, di temukan surat suara double untuk DPR RI yang juga menumpuk didalam kotak suara DPRD Provinsi. Menurutnya, di TPS tersebut hanya memiliki 4 dari 5 macam surat suara.

Seoalah-olah tidak ada masalah, petugas justru terkesan "terlampau kreatif". Tiba-tiba meminta kekurangan surat suara untuk DPRD Provinsi tersebut ke TPS terdekat lainnya.

Pihaknya menilai sikap petugas di TPS 17 tersebut, yang langsung mecomoti surat suara di beberapa TPS terdekat berpotensi melanggar ketentuan.

"Harusnya KPPS, Pengawas TPS dan PPS sebelumnya berkoordinasi yang baik dengan KPU atau Bawaslu Kabupaten," ujar Rohmah, Kamis (18/4/2019).

Rohmah menyesalkan, sikap petugas di TPS 17 Ngerong yang tidak melakukan koordinasi dengan atasannya. Koordinasi ke jenjang yang lebih atas itu wajib dilakukan petugas KPPS. Sehingga, KPU bersama Bawaslu dapat segera memenuhi ketiadaan surat suara DPRD Provinsi itu yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

"Surat suara itu kan bisa dipastikan tertukar. Hanya butuh mengetahui tertukar di TPS mana. Makanya, kami pertanyakan pimpinan KPU Kabupaten Pasuruan dimana waktu itu," sesal Rohmah.

Selain Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, surat suara tertukar juga terpantau di TPS 04 Desa/Kecamatan Gondang Wetan. Surat suara DPRD Kabupaten untuk Dapil 5 tiba-tiba menyasar ke tempat lain. Malah kondisinya terbilang cukup mengkhawatirkan, karena puluhan surat suara untuk Dapil 5 DPRD Kabupaten itu sudah tercoblos.

Sementara, Sekretaris KIPP Pasuruan Rohman menambahkan, selain carut-marutnya soal surat suara, pihaknya juga menyoroti DPT yang tidak ada orangnya di beberapa TPS. Ia mengungkapkan masih banyak data mencantumkan warga yang sudah meninggal dunia. Seharusnya, nama-nama itu dicoret dari DPT dan diberi keterangan dengan mengetahui bersama seluruh petugas TPS.

Kemudian, pihaknya juga menyoroti pada TPS di RSUD Dr. Soedarsono, Kota Pasuruan. Ia mempertanyakan peran KPU, karena di TPS khusus itu tidak ada satu pun pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Lantas ia menyebutkan, seharusnya ada sekitar 200 warga yang terdaftar di TPS tersebut bisa menyalurkan hak politiknya.

Dari beragam temuan dan pantauan dilapangan, kemudian KIPP Pasuruan menyampaikan harapan adanya kekompakan antar KPU dan Bawaslu yang merupakan satu kesatuan didalam penyelenggaraan Pemilu.

"Jika ada kekeliruan dan kesalahan di lapangan, harusnya tanggung jawab bareng, bukan saling menyalahkan dan mencari kebenaran masing-masing Lembaga," pungkasnya. (Han/Fen/Anam).

0 komentar:

Posting Komentar