Senin, 18 Maret 2019

Oknum PNS Dinas Pendidikan Kota Surabaya di Duga Menyalagunakan Jabatan.



Surabaya,Harianmerdekapost.com- Komite Masyarakat Anti Korupsi (KoMAK) mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, terkait dugaan oknum yang penyalagunakan jabatan, pada jam 10:00 pagi tadi.


Ada lima anggota KoMAK sebagai perwakilan untuk mengklarifikasi langsung  atas adanya tindakan yang kurang elegant sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) senin, (18/03/2019).



Jika terbukti melakukan pelanggaran Hukum maka akan merusak kredibilitas Dinas Pendidikan dan tidak mencerminkan kaum edukasi, karena berdasarkan hasil dari investigasi KoMAK yang di sampaikan kepada Harianmerdekapost.com.

"Diduga telah terjadi indikasi praktek penyalagunaan jabatan oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dimana indikasi tersebut tekait monopoli pengadaan buku teks atau modul Bahasa Inggris, Sekolah Dasar di Surabaya melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Bahasa Inggris Sekolah Dasar Kota Surabaya oleh satu penerbit yang di dalamnya terdapat nama oknum Pejabat Dinas Pendididkan Kota Surabaya",ucapnya.

Dan sejumlah bukti yang di temukan, seperti surat pesanan buku, foto-foto pertemuan, screnshoot percakapan Watshap serta susunan kepengurusan penerbit terkait. 

"Seharusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profisional, transparan, adil dan merata dan proses Penyelengaraan Pendidikan dilakukan secara profesional, transparan dan akutabel serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarkat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu  pendidikan" ucapnya, Budiyanto S.H ketua KoMAK.


Undang-Undang pelanggaran yang di lakukan:
- pasal 4, pasal UU no 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- pasal 3, UU no 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU no 8 1974 tentang pokok kepegawain 
-pasal 49, Peraturan Pemerintah no 66 tahun 2010 perubahan atas pemerintah no 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
-pasal 3 peraturan Daerah Kota Surabaya no 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan.(jhoe)

0 komentar:

Posting Komentar