Jumat, 09 November 2018

PT Merpati Terancam Pailit Nasib Karyawan Ditangan Hakim

Jum'at, 09-11-2018 | 21:02 Wib
.

Surabaya harianMerdeka post.com
 PT Merpati perusahaan BUMN dibidang penerbangan ini terancam pailit, akibat hutang puluhan triliun yang belum dibayar pada kreditur yang berjumlah ratusan. 

Perkara tersebut telah memasuki hari 40 sejak didaftarkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan nomor perkara 4/Pdt Sus-PKPU/2018/PN Niaga SBY. 

"Sidang putusannya hari Rabu depan, tanggal 14," kata Sigit Sutriono, Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat (9/11).

Dari data yang dihimpun, perkara PKPU/Pailit ini diajukan oleh PT Parewa Catering, salah satu kreditur konkuren yang berkantor di Casablanca,Jakarta.

Nah, saat pengajuan PKPU itulah diketahui sebanyak  222  kreditur konkuren juga mengikutkan diri sebagai pemohon PKPU. Dari sini terungkap jika PT Merpati Nusantara Airlines memiliki total hutang sebesar Rp 10,2 triliun. 

Tak hanya kreditur konkuren saja, PT Merpati Airlines juga berhutang kepada tiga kreditur separatis, dua diantaranya adalah Departeman Keuangan dan Otoritas Bandara. Nilai hutangnya sebesar Rp 3,3 triliun. 

Sementara terhadap kreditur Preferen yakni pekerja,PT Merpati Airlines memiliki tanggungan hutang sebesar Rp 1,7 triliun. 

"Dari laporan Hakim Pengawas yakni Pak Sarwaedi, total hutangnya 10,2 triliun," kata Hakim Sigit Sutriono sekaligus menjabat sebagai Humas PN Surabaya.

Dikatakan Sigit, PKPU ini merupakan proses dari perkara Kepailitan. Jika saat proses PKPU ini tidak ada perdamian, maka PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan Pailit.

Namun, untuk ditetapkan sebagai perusahaan yang pailit, menurut Sigit ada persyaratan yang harus dilalui oleh para kreditur, salah satunya diatur dalam pasal 281 tentang PKPU.

"Pada saat rapat itu dihadiri Setengah dari kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui dan harus disetujui 2/3 dari total tagihan yang akui" ujar Sigit.

Selain itu, Sigit menambahkan. Rapat perdamaian Harus dihadiri oleh separuh dari jumlah kreditur separatis.

"Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan lebih dari setengah atau 1/2, jumlah dari kreditur yang piutangnya dijamin dengan Gadai jaminan vidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditur tersebut" pungkasnyanya.(spt)

0 komentar:

Posting Komentar