Rabu, 22 Mei 2019

Aksi Ricuh di Pamekasan, Kepolisian Pamekasan Berhasil Pukul Mundur Massa Aksi



PAMEKASAN, Harianmerdekapost.com - 
Ratusan massa dari berbagai desa di Kabupaten Pamekasan menggelar aksi demontrasi di depan Mapolres Pamekasan, Rabu, (22/5/19)

Sebelum melakukan aksi, Para peserta demontrasi menggelar sholat duhur  berjama'ah di Masjid Agung As-suhada' Pamekasan.

Setelah melakukan sholat duhur berjama'ah, Sekitar Jam 13.00 WIB, para peserta aksi menuju Mapolres Pamekasan dengan berjalan kaki.

Dengan membawa Bambu runcing, ratusan massa menyampaikan aspirasinya agar pihak kepolisian bertanggung jawab atas meninggalnya peserta aksi damai di Jakarta yang di tembak oleh oknum Brimob dan Kepolisian.

Salah seorang peserta aksi yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa aksi massa tersebut tidak ada yang mengkoordinir, tapi panggilan hati untuk menuntut keadilan atas kedholiman yang dilakukan aparat kepolisian.

"Tidak ada ketuanya mas, ini gerakan ummat islam yang tidak terima dengan perlakuan pihak kepolisian yang telah membunuh saudara kami yang ikut aksi di Jakarta,"Kata Salah satu Peserta Aksi yang tidak mau menyebut namanya.

Aksi Berahir ricuh, setelah salah seorang peserta aksi melempari petugas dengan batu dan kayu.

Ratusan Massa ditemui langsung oleh Kapolres Pamekasan, AKBP Teguh Wibowo,  dirinya berjanji akan menyampaikan semua aspirasi yang diinginkan oleh para peserta aksi.

"Di Pamekasan ini, Polres adalah mitra, dan anggota polisi yang ada di sini kebanyakan warga Pamekasan," kata Kapolres.

Dalam kesempatan itu, Kapolres dan Koordinator Lapangan massa pengunjuk rasa Jauhar berdiri di atas mobil polisi dan sama-sama menenangkan massa.

Massa selanjutnya mulai bergerak untuk membubarkan diri. Namun karena ada provokasi, maka situasi menjadi memanas.

Massa pengunjuk rasa yang hendak pulang, berbalik melempari polisi dengan batu dan botol. Provokasi ini memicu aksi pengunjuk rasa lain, sehingga suasananya semakin tegang.

Imbauan yang disampaikan kapolres agar massa tenang, tidak diindahkan, sehingga pasukan Brimob Polda Jatim terpaksa memukul mundur massa pengunjuk rasa.

Ratusan massa berhasil dibubarkan setelah pihak kepolisian melepas tembakan gas air mata kearah peserta aksi. Akhirnya massa membubarkan diri dan ada sebagian peserta aksi yang yang ditangkap karena dianggap sebagai profokator.

 (Jurnalis. Hewi Fals).

Selasa, 21 Mei 2019

Terciduk...!!! Diduga Hendak Transaksi Sabu. Warga Desa Rabasan Berurusan dengan Pilisi.


Pamekasan_ Harianmerdekapost.com
Apes menimpa Yudianto pria asal Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur. dirinya harus berurusan dengan pihak kepolisian sesaat setelah terciduk saat diduga  hendak melakukan Transaksi Narkoba jenis Sabu-sabu di Area SPBU  Pakong. Selasa, 21/05/2019.


Penangkapan itu bermula ketika Anggota Kepolisian menerima laporan dari warga bahwa pria tersebut sedang kedapatan membawa obat terlarang.

Kapolsek Pakong, IPTU Moh. Tarsun menyampaikan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan Masyarakat.

"Kami mendapatkan info dari masyarkat, bahwa tersangka sedang membawa obat terlarang dan kami membuntuti tersangka Hinga SPBU Bandungan Pakong, setelah kami melakukan pengeledahan, tersangka terbukti kedapatan membawa Sabu-sabu dalam 1 Klip Kecil,"tuturnya.

Sementara, Barang Bukti (BB) yang berhasil diamankan dari tangan tersangka satu klip kecil 0.25 Gram, Satu buah Korek Api, Rokok Gudang Garam Surya.

Jurnalis: sid.

Tidak Mau Diancam, Polda Jatim Akan Buka Suramadu Kalau Sampai Ditutup Ulama dan Habib Madura


Surabaya  harianmerdekapost.com/
Polda Jatim tidak gentar dengan ancaman para ulama dan habib asal Pulau Madura yang akan menutup Jembatan Suramadu jika polisi nekad menghadang massa yang akan ikut aksi 22 Mei di Jakarta. Pihak kepolisian menyebut Suramadu sebagai jalan umum yang tidak bisa ditutup sembarangan.


Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera mengatakan, jika benar ulama dan habaib akan menutup jalan, pihaknya akan mengerahkan anggota untuk membukanya kembali.

“Kalau ditutup ya kita akan buka,” kata Barung di Surabaya, Selasa (21/5/2019).

Barung menyebut ancaman yang dilakukan para ulama dan habib kurang pantas. Pasalnya, Jembatan Suramadu merupakan fasilitas umum yang mana jika ditutup akan merugikan masyarakat.

“Itu jalan umum untuk kepentingan semua masyarakat, sentra ekonomi, transportasi dan penghubung,” lanjutnya.

Sebelumnya, dikutip dari detikcom, ulama dan habib Madura mengancam akan menutup Jembatan Suramadu selama 2 hari dengan menggunakan truk jika kepergian massa menuju ke Jakarta dihadang polisi.

Ancaman itu disampakan Forum Ulama dan Habaib Madura melalui selebaran yang beredar di masyarakat. Selebaran itu ditandatangani Habib Faishol Fad’aq, Kiai Abdulloh Khon Thobroniy, Kiai Faurok Alawi, Kiai Ali Karrar Shinhaji dan Kiai Jurjis Muzzammil.

Dalam surat itu, selain menyikapi juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap berangkat ke Jakarta meskipun banyak mendapat hadangan oleh kepolisian. Surat tersebut juga menyertakan alamat sekretariat yang bertempat di Jalan Raya Jokotole Nomor 24, RW 3, Kelurahan Barurambat, Kabupaten Pamekasan Madura.

Salah seorang penandatangan surat, Kiai Jurjis Muzzammil, ketika ditanya wartawan apakah dirinya tidak merasa kasihan dengan masyarakat bila Jembatan Suramadu ditutup, mengaku kasihan, tetapi penutupan itu hanyalah akibat dari reaksi petugas yang akan melakukan sweeping terhadap mereka yang akan berangkat ke Jakarta untuk menghadiri Aksi 22 Mei. Secara tidak langsung, dirinya mengatakan bahwa polisilah yang mengakibatkan akses transportasi itu ditutup.

“Iya sangat kasihan. Kan yang nutup bukan kami. Tapi pihak-pihak yang mencegah (polisi). kami hanya mendapat imbasnya,” tandasnya.
Jur

Senin, 20 Mei 2019

Resmi...!!! KPU Umumkan Hasil Perhitungan Nasional.


Harianmerdekapost.com
Nasional_  Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk segera mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019. KPU telah merampungkan rekapitulasi suara di 34 provinsi pukul 24.00 WIB, Senin 20 Mei 2019. Hasilnya pasangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019.


"Pasangan nomor urut satu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan nomor urut dua, 68.650.239 atau 44,50 persen dari total suara sah nasional," terang Komisioner KPU, Evi Novita Ginting, Jakarta, Selasa (21/5) dini hari.

Pasangan calon nomor urut 01 unggul di 21 provinsi dan pasangan nomor urut 02 unggul di 13 provinsi.

Data resmi itu telah disahkan, tertanggal Senin 20 Mei 2019, sekitar pukul 24.00 WIB.

21 provinsi dimenangkan oleh paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf adalah Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, Gorontalo, dan Papua.

Kemudian, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan 13 provinsi sisanya, dimenangkan oleh paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga. Yaitu Bengkulu, Kalsel, Malut, Jambi, Sumsel, Sulteng, Sumbar, Banten, NTB, Aceh, Jabar, Sulsel, dan Riau.

Reporter: Sid/M.Husairi

Sumber: Liputan6.com

Masyarakat Peduli Demokrasi, Melaporkan PPK Kecamatan Pademawu Ke Bawaslu Pamekasan




PAMEKASAN, Harianmerdekapost.com - Puluhan massa yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Demokrasi melaporkan PPK Kecamatan Pademawu Dapil 5 terkait penggelembungan dan pengurangan suara Parpol ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Senin, (20/5/19) sekira pukul 14:00 WIB.

PPK Pademawu diduga melakukan kecurangan dalam pesta demokrasi pada pemilu 2019 yang digelar pada 17 April 2019 kemaren.

Indra X selaku korlap Central Kreasi Muda Pamekasan CEKAM-P sekaligus mewakili CSU Nusantara melaporkan PPK Kecamatan Pademawu tekait penggelembungan dan pengurangan suara parpol. Menurutnya, ada cukup banyak bukti dalam pelaporan ini.

"Kita ada cukup bukti dalam pelaporan ini, kita laporkan PPK Pademawu ke Bawaslu juga ke KPU,"Katanya

Menurutnya, Ada sekitar 5 sampai 9 suara parpol yang terindikasi digelembungkan maupun dilakukan pengurangan oleh PPK Pademawu.

"Sekitar 5 sampai 9 suara yang digelembungkan maupun dilakukan pengurangan,"imbuhnya

Sementara itu Komisioner Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi membenarkan adanya pelaporan yang dilakukan oleh Masyarakat Peduli Demokrasi terkait laporan kecurangan di Dapil 5 Kecamatan Pademawu.

"Ya benar, kami menerima laporan tersebut," ucapnya saat usai menerima laporan dari Masyarakat Peduli Demokrasi.

Lebih lanjut Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan bahwa laporan tersebut belum diregister, menurutnya Bawaslu memerintahkan untuk melengkapi syarat formil dan materiilnya terlebih dahulu.

"Syarat yang diajukan masih belum lengkap, kami perintahkan untuk melengkapi syarat formil dan materiilnya,"imbuhnya

Jika sudah lengkap syarat formil, materiil dan bukti-buktinya dan ternyata setelah dilakukan kajian, penelitian ada penemuan tindak pidana maka akan dibahas di sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

"Apabila terjadi pelanggaran tindak pidana maka kami akan bahas di Gakkumdu, yang didalamnya terdiri dari Bawaslu, Polisi dan Kejaksaan,"Pungkas Ketua Bawaslu Pamekasan

Ditanya terkait jumlah pelaporan selama pasca rekapitulasi, Sukma firdaus menimpali, menurutnya selama pasca rekapitulasi, ada sekitar 20 laporan.

"Selama pasca rekapitulasi ada 20 laporan, yang belum selesai ada tiga kecamatan yakni Kecamatan Kadur, Kecamatan Larangan dan juga Kecamatan Pademawu,"Pungkas Sukma Firdaus. (Jurnalis. Moh. Bahri)