Sabtu, 22 Juni 2019

Diduga Karena Tiang Penyangga Rapuh, Rumah dan Dapur Miik Warga Kecamatan Pakong Ambruk.



Pamekasan.
Harianmerdekapost.com

Sebuah rumah dan Dapur milik Ibu Mistuna warga Dusun Batas Barat, Desa Bicorong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur Ambruk. Ahad, 23/06/2019.


Kejadian itu terjadi sekira pukul 01.00 Wib. Robohnya Rumah dan Dapur tersebut dikarenakan Tiang penyangga atau cagak yang terbuat dari bambu tersebut rapuh hingga tidak mampu menahan beban.

Kerusakan meliputi Rumah dan Dapur, Kayu penyangga patah dan atap rumah mengalami kerusakan.


Babinsa dan Bhabinkamtibmas dari Polsek Pakong dibantu warga sekitar dan Tagana Kecamatan Pakong berbondong-bindong memperbaiki rumah dan dapur milik ibu Mistuna tersebut. 

Babinsa Pakong Kopda Salehuddin Kepada wartawan membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya kejadian itu diduga karna disebabkan cagak penyangga yang terbuat dari bambu sudah rapuh.

"Ya benar, Rumah dan Dapur yang roboh mas, itu karna penyangga atau cagaknya itu sudah rapuh." Terangnya.

Lebih lanjut Babinsa Pakong yang biasa aktif dalam berbagai kegiatan sosial ini memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namu kerugian ditaksir mencapai Puluhan Juta Rupiah.

"Tidak ada korban jiwa, hanya kerugian materi saja sekira puluhan juta." Pungkasnya.

Jurnalis: Sid

Jumat, 21 Juni 2019

Khairul Kalam, Tuding Pengelolaan Sistem Sanitary Landfill di TPA Angsanah Sia-sia




PAMEKASAN, Harianmerdekapost.com - Sejumlah kalangan LSM dan Masyarakat Desa Angsanah menyoroti serius kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Angsanah Kecamatan Palengaan Pamekasan Jawa Timur. Pada hari rabu tanggal 19/06/19 kemarin.


Diduga kebakaran yang terjadi disebabkan karena Sistem Sanitary Landfill yang ada di TPA Angsanah tidak dikelola sebagaimana mestinya.

Demikian itu disampaikan Khairul Kalam selaku aktifis peduli lingkungan di Kabupaten Pamekasan,  pada saat melakukan musyawaroh dengan sejumlah LSM dan Tokoh Masyarakat Desa Angsanah. 20/06/19

Menurut Khairul Kalam, kebakaran yang terjadi di TPA Angsanah merupakan akibat pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan metode sanitary landfill.

"Dari awal sudah kami sampaikan kepada dinas terkait, kalau cara mengelolaannya seperti itu akan menyebabkan terjadinya kebakaran" Kata Khairul

Karena metode Sanitary Landfill berbeda dengan sistem Open Damping yang biasa digunakan diberbagai tempat. Sehingga perlu cara khusus dalam menangani TPA Angsanah.

Pembangunan TPA Angsanah dengan sistem sanitary landfill tidak berfungsi secara maksimal, karena pengelolaannya sama seperti sistem Open Damping.

Akibat kebakaran yang terjadi di TPA Angsanah, Anggaran Rp 14 M untuk pembangunan TPA Angsanah dengan Sistem Sanitary Landfill menjadi sia-sia.

"Kalau sudah terjadi kebakaran seperti itu, maka tidak ada gunanya anggaran miliaran rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat," pungkas Khairul. (Jurnalis. Hewi Fals/M. Bahri/M. Jaka/Mistar).

Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Sekaligus Sambut Pisah Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, Berlangsung Khidmat.



Pamekasan. Harianmerdekapost.com

Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Berokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilaksanakan dalam serangkaian acara Pisah Sambut Ketua Pengadilan Pamekasan berlangsung khidmat. Jumat, 21/06/2019.


Kegiatan ini dilaksanakan guna menindak lanjuti dan melaksanakan program yang dicanangkan Mahkamah Agung untuk terciptanya peradilan yang agung pasca suksesnya Pengadilan Agama Pamekasan dalam meraih predikat A Excellent dalam Sertifikasi Penjaminan mutu. Serta guna mewujudkan Zona integritas wilayah yang bebas dari Korupsi. Sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang sedang mencari keadilan.


Acara dimulai pukul 07: 30 Wib di Halaman Aula Pengadilan Agama Jalan Raya Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Seperti diketahui bahwa system kepemimpinan dalam kerangka tubuh organisasi Pengadilan Agama adalah Kolektif kolegial Maka Ketua Pengadilan yang sudah sampai pada masa tugasnya akan digantikan oleh Wakil Ketua sebagai pimpinan. Seperti di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan, Ketua Pengadilan Agama   Demisioner  Drs. H. Mudjahidin Ar. M.Hum yang sudah sampai pada masa pensiun, digantikan oleh Wakil Ketua Drs. H. Imam Farok. M.HES. sebagai penerus kepemimpinan diwilayah Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan.

Tampak Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Pamekasan, Forpimda, Forkopimda, Polres Pamekasan, Kejaksaan Negri Pamekasan, Ketua PA Se-madura, Panitera Korda Madura, Advokat dan beberapa unsur Instansi dan Birokrasi di Pamekasan, 

Ketua Demisioner Pengadilan Pamekasan Drs. H. Mudjahidin Ar,.M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan rasa Terimakasihnya kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan dalam setiap tugas yang diembannya selama 5 (lima) tahun. 

"Saya secara pribadi menyampaikan Terimakasih kepada semua elemen, dan semua karyawan yang berada diwilayah Pengadilan Agama Pamekasan yang selalu mendukung dalam setiap tugas-tugas saya selama   lima tahun ini Hingga saya purna tugas." Tuturnya, didampingi istri.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada semua lapisan masyarakat jika dalam kurun waktu lima tahun kepemimpinannya terdapat kekhilafan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Baik dalam pelaksanaan tugas ataupun hubungan kesosialan lainnya.

"Dan atas segala khilaf baik sengaja ataupun tidak sengaja dengan segala kerendahan hati kami mohon dimaafkan." Tuturnya penuh ktulusan.

Wakil Bupati Pamekasan, Rajai, menyambut baik atas dicanangkannya Zona integritas wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Pengadilan Agama Pamekasan. Hal ini sebagai wujud peningkatan sinergitas dan profesinalitas setiap pegawai dan karyawan dilingkungan Pengadilan Agama Pamekasan. 

"Kami atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan mendukung sepenuhnya atas pencanangan Zona Integritas wilayah yang bebas dari bau koruptif serta sebagai wilayah berokrasi yang bersih dan melayani." Sambutnya. 

Sementara itu Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Drs. H. Imam Farok. menyampaikan terimakasih kepada Ketua Demisioner atas Sumbangsihnya kepada Pengadilan Agama Pamekasan yang selama lima tahun mengemban amanah dengan Baik dan Amanah. Iapun menyampaikan permohonan maaf mewakili seluruh karyawan dan pegawai Pengadilan Agama Pamekasan.

"Atas nama keluarga besar Pengadilan Agama Pamekasan Kami mengucapkan Terimakasih kepada Bapah Drs. H. Mudjahidin yang sudah menjalankan tugas selama tahun dengan Baik dan Amanah. Pun kami mohon maaf atas segala kekhilafan kami selama bertugas bersama bapak." Ucapnya penuh keakraban.

Lebih lanjut Mantan ketua PA Kangean, Sumenep ini mengucapkan Selamat dan Sukses atas diraihnya Predikat A excellen dalam Sertifikasi Penjaminan Mutu oleh Pengadilan Agama Pamekasan.

"Kami ucapkan Selamat dan Sukses atas diraihnya Predikat A Excellent oleh Pengadilan Agama Pamekasan ini, semoga ini semua dapat memacu semangat dan kekompakan kita dalam menjalankan tugas kedepan." Tukasnya.

Usai sambutan, acara  dilanjutkan dengan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Wakil Ketua Pengadila Agama Pamekasan, Drs. H. Imam Farok,. M.HES. disaksikan oleh Bupati Pamekasan dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati, Kapolres Pamekasan dan beberapa pejabat penting lainnya.


Jurnalis: sid/M. Bahri

Kamis, 20 Juni 2019

Khairul Kalam, Tuding Pengelolaan Sistem Sanitary Landfill di TPA Angsanah Sia-sia




PAMEKASAN, Harianmerdekapost.com - Sejumlah kalangan LSM dan Masyarakat Desa Angsanah menyoroti serius kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Angsanah Kecamatan Palengaan Pamekasan Jawa Timur. Pada hari rabu tanggal 19/06/19 kemarin.


Diduga kebakaran yang terjadi disebabkan karena Sistem Sanitary Landfill yang ada di TPA Angsanah tidak dikelola sebagaimana mestinya.


Demikian itu disampaikan Khairul Kalam selaku aktifis peduli lingkungan di Kabupaten Pamekasan,  pada saat melakukan musyawaroh dengan sejumlah LSM dan Tokoh Masyarakat Desa Angsanah. 20/06/19

Menurut Khairul Kalam, kebakaran yang terjadi di TPA Angsanah merupakan akibat pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan metode sanitary landfill.

"Dari awal sudah kami sampaikan kepada dinas terkait, kalau cara mengelolaannya seperti itu akan menyebabkan terjadinya kebakaran" Kata Khairul

Karena metode Sanitary Landfill berbeda dengan sistem Open Damping yang biasa digunakan diberbagai tempat. Sehingga perlu cara khusus dalam menangani TPA Angsanah.

Pembangunan TPA Angsanah dengan sistem sanitary landfill tidak berfungsi secara maksimal, karena pengelolaannya sama seperti sistem Open Damping.

Akibat kebakaran yang terjadi di TPA Angsanah, Anggaran Rp 14 M untuk pembangunan TPA Angsanah dengan Sistem Sanitary Landfill menjadi sia-sia.

"Kalau sudah terjadi kebakaran seperti itu, maka tidak ada gunanya anggaran miliaran rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat," pungkas Khairul. (Jurnalis. Hewi Fals/M. Bahri/M. Jaka/Mistar).

PPDB Sistem Zonasi, Orang Tua di Surabaya Ancam Tak Sekolahkan Anaknya



SURABAYA, harianmerdekapost.com Ratusan wali murid meluruk kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Pemkot Surabaya. Mereka menyuarakan tuntutan agar sistem zonasi yang diberlakukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 segera dihapuskan. Jika tidak, para siswa terancam putus sekolah.


Salah satu wali murid, Nina (29), warga Mulyosari, Kota Surabaya disela aksinya itu menyampaikan, semua orang tua yang menggelar unjuk rasa di depan kantor Dindik Pemkot Surabaya mendesak agar pemerintah membatalkan sistem zonasi dalam PPDB 2019. Jika tidak, ia dan para pengunjuk rasa sepakat tidak akan menyekolahkan anaknya tahun ini.



“Sekarang begini, dengan logika saja. Sekolah terdekat 2.227 koma sekian-sekian (meter). Anak saya tidak bisa ke zona satu, zona dua juga tidak mungkin, tiga juga ndak mungkin, tidak mungkin juga yang lain-lainnya. Anakku otomatis tidak keterima di (Sekolah) negeri. Trus buat apa nilai ini, kalau nilai ini sudah tidak berarti lagi, mending anak saya tidak sekolah,” ujar Nina, diiyakan peserta yang lain, Kamis (20/6/2019).

Selama ini, para orang tua dijelaskan Nina, berusaha mengikutsertakan putra putrinya kedalam program pendidikan di luar sekolah. Tujuannya, agar anak dapat diterima ke sekolah favorit. Sebab, di sekolah favorit kualitas pendidikan yang diajarkan kepada anak didik sangat bagus.


Akan tetapi, dengan sistem zonasi yang dijalankan pada PPDB 2019 ini, harapan itu pupus. Kecerdasan siswa yang diukur dari nilai akhir ujian tidak berguna lagi.

“Kita menyekolahkan anak itu supaya pintar, dan kadar kepintaran anak itu dari nilai. Kalau nilai nggak berarti buat apa sekolah,” tegasnya.

Siswa yang dekat dengan sekolah-sekolah favorit baginya tak perlu lagi belajar. Seiring dengan sistem zonasi yang dijalankan. Sehingga menurutnya, generasi mendatang jelas akan menjadi generasi bodoh apabila sistem serupa terus dijalankan.

Ia bersama rekannya yang lain meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutannya. Jika tidak, pihaknya akan terus menggelar aksi serupa, yang dilanjutkan dengan pembuatan petisi berisi tolakan terhadap sistem zonasi saat PPDB digelar.

“Ada petisi, kalau ditandatangani seribu orang, zonasi bisa (ditarik) kembali,” pungkasnya.
Jurnalis t